BERBENAH ATAU TERBENAM?

Lumpue, Media Vokasi- Selama ini, SMK masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hal itu terbukti, pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru, SMK menjadi pilihan kedua setelah anaknya gagal masuk di SMA favorit. Beberapa anggapan yang muncul di masyarakat, antara lain; lulusan SMK tidak kompetitif, tidak sesuai dengan kebutuhan industri, tidak terampil dan lain sebagainya. 

Kondisi tersebut juga tidak dapat dipungkiri di SMKN 1 Parepare. Kemampuan dan keterampilan siswa belum maksimal. Siswa masih sering kali gagap ketika melaksanakan praktik kerja industri (prakerin). Bahkan, hal-hal yang bersifat teknis belum dikuasai secara maksimal.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan begitu-begitu saja, maka besar kemungkinan SMK akan terbenam, tidak dilirik masyarakat. Olehnya itu, tak ada pilihan lain kecuali, berbenah.

“Kondisi-kondisi seperti itu memang terjadi, tetapi kita berupaya menyusun langkah-langkah konkrit agar lulusan SMKN 1 Parepare kompetitif, sesuai kebutuhan industri dan terampil,” kata Anwar Nur di ruang kerjanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menurut pendidikan yang ditamatkan, dari 9,77 juta angka pengangguran terbuka, 13,55 persen lulusan SMK, 9,86 persen lulusan SMA, 8,08 persen lulusan diploma, 7,35 persen lulusan universitas, 6,46 persen lulusan SMP, dan 3,61 persen lulusan SD.

Namun, perlahan sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pandangan tersebut mulai berubah. Pendidikan SMK mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat dan tidak lagi menjadi pilihan kedua. Hal itu dikarenakan mulai dilakukannya revitalisasi pendidikan vokasi.

Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya bersama dengan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, memberi perhatian penuh pada pendidikan vokasi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan yang paling mendasar dalam Perpres itu adalah adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Pendidikan Vokasi) di Kemendikbud.

Sebelumnya, pendidikan vokasi di bawah Direktorat Jenderal lainnya, seperti Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan di bawah Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Keberadaan Ditjen Pendidikan Vokasi sendiri bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era Revolusi Industri 4.0, yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang ahli di bidangnya.

“Menyambut regulasi pemerintah terkait pendidikan vokasi, SMKN 1 Parepare berbenah lebih, sekalipun dengan kondisi dana yang terbatas. Misalnya menginisiasi teaching factory Samoka SMKN 1 Parepare, Digital Production (Digipro) UPT SMKN 1 Parepare, termasuk penerbitan Media Vokasi,” tambah Anwar Nur, kepala UPT SMKN 1 Parepare.

Berdasarkan pengamatan kru Media Vokasi, dua ruang kelas telah disulap menjadi teaching factory Samoka dan Digipro UPT SMKN 1 Parepare. Ditambah satu ruang Vokasi Learning Center yang digunakan untuk rapat, vicon dan sebagainya.

“Sejak November 2020, SMKN 1 Parepare telah merintis beberapa teaching factory. Alhamdulillah semuanya sudah siap dan beroperasi dan akan kita launching dalam waktu dekat ini. Launching  masih diundur, berhubung kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini,” jelas Awaluddin Syaddad, Sekretaris Manajemen Mutu SMKN 1 Parepare.

Pembenahan SMK menjadi sekolah vokasi tidak bisa dilakukan secara parsial saja. Hanya segelintar orang saja, tetapi seluruh stakeholder UPT SMKN 1 Parepare. Kompleksitas permasalahan harus diurai satu per satu.

“Seluruh steakholder sangat diharapkan duduk bersama menyusun konsep dan langkah konkrit SMKN 1 Parepare menjadi sekolah vokasi,” harap kepala UPT SMKN 1 Parepare.

“Sekarang bukan saatnya kita jadi penonton dan berpangku tangan saja. Atau bersikap acuh saja dengan keadaan. Banyak hal yang harus kita benahi. Di antaranya kurikulum yang harus link & match dengan IDUKA, pola pembelajaran di kelas perlu dievaluasi, mendorong guru tersertifikasi industri, melakukan MoU dengan IDUKA dan sebagainya,” urai Anwar Nur.